Pp Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dprd Terbaru
Materi kedudukan keuanganpimpinan dan anggota dprd sesuai pp 24 tahun 2004 , pp 37 tahun 2005, pp 37 tahun 2006 dan pp 21 th 2007 disampaikan oleh: Selalu ada “tambahan” penghasilan dalam revisi pp ttg keuangan dprd, kecuali pp 21/2007 yang “mengurangi” do menjadi bpo pimpinan dprd. DPRD Malang Bahas Soal Kedudukan Protokoler di Tangsel Komisi pemilihan umum, komisi pemilihan umum provinsi, dan komisi pemilihan umum kabupaten/kota Pp tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dprd terbaru . Di dalam pp tersebut mengatur mulai dari tunjangan komunikasi intensif, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan kesehatan, dana operasional, hingga belanja rumah tangga anggota dprd. 029 /d.i v.1/i i /2017. Ranperda ini dibuat untuk menjalankan turunan kebijakan pusat yakni sesuai pp nomor 18 tahun 2017, tentang hak keuangan dan administratif. 2004 ttg kedudukan protokoler & keuangan pimpinan & anggota dprd kab.rembang (dicabut perda no. Kemudian,