Pp Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dprd Terbaru

December 24, 2020

Materi kedudukan keuanganpimpinan dan anggota dprd sesuai pp 24 tahun 2004 , pp 37 tahun 2005, pp 37 tahun 2006 dan pp 21 th 2007 disampaikan oleh: Selalu ada “tambahan” penghasilan dalam revisi pp ttg keuangan dprd, kecuali pp 21/2007 yang “mengurangi” do menjadi bpo pimpinan dprd.

DPRD Malang Bahas Soal Kedudukan Protokoler di Tangsel

Komisi pemilihan umum, komisi pemilihan umum provinsi, dan komisi pemilihan umum kabupaten/kota

Pp tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dprd terbaru. Di dalam pp tersebut mengatur mulai dari tunjangan komunikasi intensif, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan kesehatan, dana operasional, hingga belanja rumah tangga anggota dprd. 029 /d.i v.1/i i /2017. Ranperda ini dibuat untuk menjalankan turunan kebijakan pusat yakni sesuai pp nomor 18 tahun 2017, tentang hak keuangan dan administratif.

2004 ttg kedudukan protokoler & keuangan pimpinan & anggota dprd kab.rembang (dicabut perda no. Kemudian, diatur juga dalam permendagri nomor 62 tahun 2017 tentang pengelompokan kemampuan keuangan. Abstrak penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan dprd kota surakarta perihal terbitnya peraturan pemerintah (pp) no.37 tahun 2006 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah, yang menimbulkan kontroversi di berbagai kalangan, baik rakyat biasa, mahasiswa, akademisi, tokoh politik, maupun lapisan masyarakat lainnya, serta tangapan.

Tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dcwan perwakilan rakyat daerah tetap matriks perbandingan/perubahan peraturan pemerintah no. Sebagaimana di ketahui melalui peraturan pemerintah (pp) nomor 18 tahun 2017 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dprd. Rancangan pp tersebut merupakan perubahan pp nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dprd.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 24 tahun Artinya, tiga bulan setelah diundangkan, pp 24 harus diberlakukan di dprd di seluruh provinsi, kabupaten/kota. 18 tahun 2017 kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dprd ” lembaga kajian keuangan dan kebijakan pemerintah (lk3p), adalah lembaga dibawah binaan ditjend polpum kemendageri ri dengan nomor registerasi :

Kenaikan tunjangan bagi anggota dprd diatur dalam rancangan peraturan pemerintah (pp) tentang kedudukan keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dprd. Tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah presiden republik indonesia, menimbang : Implikasi yang menjadi perhatian diantaranya adalah dibidang kedudukan keuangan dprd.

Sama halnya dengan pp 110, dasar pembuatan pp 24 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat adalah uu no 22 tahun 1999. Pp tersebut mengatur hak keuangan,. Tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2005;

Kedudukan keuangan pimpinan dan anggota dprd 1 1. Nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah (lembaran. Pada saat pp ini mulai berlaku, pp nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dprd sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan pp nomor 21 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas pp nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dprd, sepanjang mengatur.

Rujukan’peraturan’bg’keuangan’dprd’ • pp(no.24/2004(fg(kedudukan(protokoler(&(keuangan(pimpinan(dan(anggotadprd(• ppno.37/2005 • ppno.37/2006 • ppno.21/2007 nb: Bab vii ketentuan peralihan pasal 30 semua peraturan yang berkaitan dengan kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dprd yang telah ditetapkan, disesuaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya peraturan pemerintah ini. ’’ bimtek sosialisasi peraturan pemerintah (pp) no.

Wakil presiden jusuf kalla mengatakan, presiden sudah tegas mengatakan telah memutuskan untuk menyetujui revisi pp 24/2004. Haryanto kadi, msc direktorat jenderal perbendaharaan 2009 1 Naiknya tunjangan itu termuat dalam peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah.

Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan 24 tahun 2004 (p p 24/2004), pp 37/2005, pp 37/2006, pp 21/2007 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dprd hal 1 Negara republik indonesia tahun 2005 nomor 94, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4540);

2/2017) related posts perbup no. 80 tahun 2015 dengan hormat, dalam pengertian luas protokoler adalah seluruh hal yang mengatur pelaksanaan suatu kegiatan baik dalam kedinasan/kantor maupun masyarakat.

51 KEDUDUKAN PROTOKOLER KEUANGAN PIMPINAN ??acara resmi