Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/pmk.03/2015

March 12, 2021

Sementara jika mengacu pada peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 18/pmk 010/2015 tentang kriteria jasa boga atau katering yang termasuk dalam jenis jasa yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai, jasa boga atau katering yang termasuk dalam jenis jasa yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai. Peraturan menteri keuangan nomor 141/pmk.03/2015 agustus 4, 2015 posted by imam subagyo in permenkeu.

Lebih Dalam Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Solusi

Download peraturan menteri keuangan (pmk) nomor 141/pmk.03/2015 tentang :

Peraturan menteri keuangan nomor 141/pmk.03/2015. Pada tanggal 24 juli 2015 yang lalu, menteri keuangan bambang p. Lain sebagai dasar pengenaan pajak menimbang mengingat menetapkan dengan rahmat tuhan yang maha esa menter! Peraturan kementerian keuangan (pmk) no.

Peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor : Jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1). Bahwa berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 118/pmk.03/2016 tentang pelaksanaan.

Setelah diperoleh file patch dengan nama file. Dan kini bertambah menjadi 60 jenis jasa lain yang dikenakan pph pasal 23. Akhirnya setelah 7 tahun pmk 244/2008 harus dicabut …

Pembayaran jasa (manajemen, konsultan keuangan, konsultan hukum, teknik, dsb) sesuai peraturan menteri keuangan nomor 141/pmk.03/2015. Dengan demikian jenis jasa lain yang dikenakan pph 23 mengalami perubahan. Sebelumnya terdapat 27 jenis jasa lain berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 244/pmk.03/2008.

Peraturan menteri keuangan nomor 99/pmk.03/2018 pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Aturan ini kemudian diperbarui dengan berlakunya peraturan menteri keuangan nomor 141/pmk.03/2015. Menteri keuangan republik indonesia salin an peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 121/pmk.03/2015 tent ang perubahan ketiga atas peraturan menteri keuangan nomor 75/pmk.03/2010 tentang nila!

Jenis jasa lain, pajak penghasilan, pmk 141/pmk.03/2015, uu 36 2008, uu 7 1983 add a comment. Peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 141/pmk.03/2015. Peraturan menteri keuangan nomor 141/pmk.03/2015 telah diterbitkan untuk menggantikan peraturan menteri keuangan nomor 244/pmk.03/2008.

Peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 121/pmk.03/2015 tentang perubahan ketiga atas peraturan menteri keuangan n. Pajak penghasilan pasal 26 (pph 26) perusahaan indonesia yang melakukan transaksi dengan wajib pajak di luar negeri akan dikenai pph 26. Ketentuan dan peraturan jasa katering.

Keuangan republik indonesia, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 54 peraturan presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, perlu menetapkan peraturan menteri keuangc.n tentang koordinasi antar penyelenggara jaminan dalam pemberian manfaat pelayanan kesehatan; Setidaknya terdapat 35 jenis jasa lain yang ditambahkan sebagai pelengkap aturan yang berlaku sebelumnya. Sebelumnya, jasa lain ini diatur dalam peraturan menteri keuangan (pmk) nomor 244/pmk.03/2008.

Jasa Ekspedisi Pkm 141 Jasa Ekspedisi Cargo Surabaya NCT